Jakarta, 4 November 2026 – Seorang Tokoh Muslim Papua Pegunungan dan Tokoh Adat Wilayah Aliansi Asolokobal menyampaikan keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat sebanyak 141 ton untuk Kabupaten Jayawijaya.
Dalam pernyataan ustadz ismail asso, mempertanyakan penyaluran bantuan tersebut yang diduga tidak sampai kepada masyarakat penerima yang berhak di Jayawijaya. beras tersebut justru diduga diterima oleh masyarakat di kabupaten lain,
“Bantuan ini turun karena masyarakat kami benar-benar merasakan dampak kekeringan, banyak tanaman yang gagal. Tapi beras 141 ton ini ternyata tidak sampai ke masyarakat yang berhak menerima,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ustadz asso meminta Bupati Jayawijaya memberikan klarifikasi terbuka terkait persoalan tersebut, jika tidak dijelaskan, persoalan ini berpotensi menjadi temuan dan diduga sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Selain soal beras, ustadz ismail asso yang juga merupakan pemangku wilayah adat dari Welesi hingga Asepicop ini juga menyoroti pola pengelolaan pemerintahan di Jayawijaya.
Sebagai keluarga besar masyarakat Jayawijaya, pengelolaan pemerintahan harus dilakukan secara kekeluargaan melalui prinsip atau pembagian kekuasaan yang jelas, merata, dan adil antara Bupati dan Wakil Bupati, “Jangan sampai terjadi monopoli oleh Bupati, sehingga wakil bupati merasa hanya sekadar pajangan,” tegasnya.
Mencontohkan pembagian anggaran hibah yang dinilai tidak rasional, di mana Bupati disebut menguasai Rp 14 miliar, sementara Wakil Bupati hanya Rp 1 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut harus diperbaiki ke depan.
Ismail asso mengingatkan, Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat dengan tujuan utama membangun masyarakat Jayawijaya dan memastikan dana Otonomi Khusus dapat dirasakan hingga ke tingkat masyarakat bawah, bukan untuk dimonopoli untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti pembagian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum merata. Menurutnya, masyarakat dari wilayah selatan, mulai dari Megapura, Sinatma, Yagara, Welesi, hingga Asepicop, Aselem, dan Asolokobal, serta wilayah Wakil Bupati dari Welesi hingga wilayah tengah dan utara, harus mendapat kesempatan yang adil.
“Kalau hanya dua nama yang muncul di OPD atau Kepala Dinas, itu sudah tidak wajar. Dibagi rata. Kalian berdua ditunjuk oleh masyarakat untuk membagi rata kekuasaan itu,” ujarnya.
Ismail asso dan masyarakat berharap seluruh aliansi, konfederasi, dan klan yang ada di Jayawijaya dapat berpartisipasi dan membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melayani rakyat Jayawijaya melalui berbagai instansi pemerintahan secara merata.(rd)
