Timika, 08 September 2026 – Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Mimika, Panus Kogoya, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah aktif dalam upaya pencarian dan pembebasan sembilan perempuan masyarakat suku Amungme yang dilaporkan masih disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah Distrik Jila, Kabupaten Mimika.
Panus menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena para korban merupakan masyarakat asli Kabupaten Mimika. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan langkah persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah kampung maupun pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi demi keselamatan dan pembebasan para korban.
“Kami berharap pemerintah mulai berperan aktif dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan mengedepankan upaya persuasif melalui tokoh-tokoh masyarakat terkait, pemerintah kampung dan kabupaten untuk pembebasan sembilan orang tawanan,” ujar Panus Kogoya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai keluarga korban saat ini berada dalam kondisi penuh kekhawatiran karena belum mendapatkan kepastian mengenai keberadaan dan kondisi anggota keluarga mereka. Panus juga menyatakan Barisan Merah Putih Kabupaten Mimika siap membantu upaya pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mencari jalan keluar atas persoalan tersebut secara baik.
Selain persoalan penyanderaan, Panus turut menyoroti sejumlah kasus pembunuhan yang disebut menyasar masyarakat suku Tolikara dan Lani Jaya pascakejadian di Distrik Jila. Ia meminta agar para korban tidak dikaitkan dengan konflik antarkelompok dan menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada aparat kepolisian.
“Kami meminta agar tiga korban tersebut tidak dilibatkan dalam konflik perang keluarga suku Damal. Ini murni pembunuhan dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian agar dapat diusut tuntas serta pelakunya diproses,” katanya.
Panus menambahkan, pihaknya akan terus mendorong terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Mimika. Ia juga berharap seluruh pihak mengutamakan keselamatan masyarakat serta menempuh langkah-langkah damai dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang.(rd)
