Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026. Melaporkan kelemahan tata kelola pemerintahan dan meminta KPK membentuk tim gabungan untuk mengaudit penggunaan Dana Otonomi Khusus di 5 Provinsi Papua.
Wawancara di lokasi, 3 orang perwakilan tampak memberikan keterangan kepada wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK.
Salah satu perwakilan, Ustad Ismail Asso mengatakan pihaknya ingin membantu proses pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan yang dinilai masih lemah dari sisi sumber daya manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin membantu beliau proses pelaksanaan pemerintahan tata kelola Provinsi Papua Pegunungan yang sangat lemah dengan sumber daya manusia. Ketika daerah otonomi baru itu berjalan banyak terjadi kepincangan proses pelayanan publik, birokrasi tidak berjalan secara maksimal,” ujar ustad ismail asso dalam keterangannya.
Temukan Kelemahan Fungsi Pemerintahan
Ismail asso menyoroti sejumlah kelemahan, mulai dari Majelis Rakyat Papua yang tidak berfungsi, belum adanya DPA, hingga banyak SKPD/OPD yang masih diisi Pelaksana Tugas. Ia juga menyebut belum efektifnya koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
“Kami ingin melaporkan terutama kepada Presiden Republik Indonesia agar supaya kami dibantu. Provinsi yang baru sehingga kita sama-sama membantu Gubernur yang saat ini melaksanakan tugas,” lanjutnya.
Ismaya Asso Minta KPK Bentuk Tim Gabungan Audit Otsus
Poin utama laporan mereka adalah permintaan audit menyeluruh terhadap Dana Otonomi Khusus yang angkanya naik dari Rp10 triliun menjadi Rp12 triliun.
“Kami laporkan secara resmi ke KPK agar KPK turun. Tidak hanya Provinsi Papua Pegunungan, tapi keseluruhan 5 Provinsi Papua perlu dilakukan audit,” tegasnya.
Ustad Ismail Asso desak dan meminta KPK membentuk tim independen gabungan bersama PPATK, BPK, dan Kabareskrim Mabes Polri untuk mengaudit penggunaan dana tersebut hingga ke tingkat bawah.
Ia juga menyinggung temuan BPK di Papua Pegunungan terkait adanya uang senilai Rp2 miliar yang diduga sebagai suap yang dilakukan oknum di DPRP Papua Pegunungan.
“Terjadinya raja-raja kecil yang kemudian menguasai uang otonomi khusus. Sasarannya bukan lagi pemberdayaan pembangunan masyarakat, tetapi uang,” ungkapnya.
Ustad Ismail Asso mengajak seluruh tokoh agama dan media untuk sama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar pelayanan publik tidak mengecewakan masyarakat Papua.
“Kita membantu teman-teman MRP, membantu teman-teman DPRP agar supaya proses pelaksanaan pemerintahan itu baik dan sesuai,” tutupnya.(red)
