Teluk Wondama, Papua Barat – Sebagai wujud kehadiran Polri dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan kegiatan adat, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Pleno XIX Dewan Adat Papua Se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Wondama, Selasa (19/5/2026) siang.
Kegiatan pleno kali ini mengusung tema “Konsolidasi Kelembagaan dan Advokasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam Konteks Sosial Politik Kekinian di Tanah Papua.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Provinsi Papua Barat yang mewakili Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wondama Elsya Auri, S.E., M.M. beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Umum Dewan Adat Papua Adrian Worengga beserta staf, serta seluruh peserta Pleno XIX Dewan Adat Papua Se-Tanah Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K. menyampaikan bahwa Pleno XIX ini memiliki arti penting karena menjadi wadah bagi para pimpinan adat untuk duduk bersama, mengevaluasi hasil kerja, membahas berbagai kepentingan adat, serta menentukan arah kebijakan dan langkah ke depan.
“Bagi masyarakat Papua, adat bukan hanya sekadar simbol. Adat merupakan pijakan hidup, sumber wibawa, dan tempat masyarakat mencari solusi ketika menghadapi suatu permasalahan. Hal ini penting karena keamanan tidak dapat berdiri sendiri. Situasi yang aman dan kondusif akan lebih mudah terjaga apabila terdapat kepercayaan, komunikasi yang baik, serta peran tokoh-tokoh yang didengar oleh masyarakat,” ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan bahwa tokoh adat dan lembaga adat memiliki posisi strategis dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, Polda Papua Barat memandang Dewan Adat Papua beserta seluruh unsur adat sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polda Papua Barat dan Polres Teluk Wondama yang didukung unsur TNI dan Pemerintah Daerah berkomitmen mengawal seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan aman, tertib, dan lancar dengan tetap menghormati nilai-nilai adat. Kami akan selalu berpegang pada prinsip profesional, proporsional, dan humanis. Kehadiran Polri untuk memastikan ruang adat ini berjalan aman dan bermartabat,” tambahnya.
Kapolda juga mengajak seluruh peserta, panitia, dan pihak terkait untuk menjaga suasana pleno tetap tenang dan kondusif.
“Sampaikan pandangan dengan baik, sampaikan perbedaan dengan cara yang bermartabat. Musyawarah harus tetap menjadi jalan utama. Jangan memberi ruang bagi provokasi, penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, maupun tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tutup Kapolda.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, sebanyak 267 personel Polri diterjunkan dalam pengamanan, terdiri dari 207 personel Polres Teluk Wondama, 30 personel Satbrimob Polda Papua Barat, 30 personel Polda Papua Barat.
Personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis, meliputi Pos Yan Bandara, Pos Yan Pelabuhan, Pos Yan Taman Masasoya, Pos Yan Manggurai, Pos Yan Perempatan Pemda, Pos Yan Satpol PP Pemda, serta Pos Yan penginapan tamu.
Sementara itu, Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Gadug Kurniawan, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan telah dipersiapkan secara matang melalui koordinasi lintas sektor bersama TNI, Pemerintah Daerah, dan panitia pelaksana.
“Pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polda Papua Barat dalam menjamin seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami menempatkan personel pada sejumlah titik strategis untuk memastikan situasi tetap kondusif,” ujar Kombes Pol. Gadug.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pengamanan yang dilakukan mengedepankan prinsip humanis dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Papua.
“Kami berharap seluruh peserta pleno dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan serta tidak mudah terpengaruh isu provokatif maupun informasi yang belum terverifikasi. Dengan sinergi seluruh pihak, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, kelembagaan adat, serta menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Papua Barat,” tutupnya.(RD)
